Disahkan pada 23 September 1999 oleh Presiden B.J. Habibie
Bab I: Ketentuan Umum
- Pasal 1: Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, mencakup mencari, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media cetak, elektronik, atau saluran lainnya. Perusahaan pers adalah badan hukum yang menyelenggarakan usaha pers.
- Pasal 2: Pers nasional berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, serta dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.
Bab II: Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban, dan Peranan Pers
- Pasal 3: Pers nasional bertujuan menegakkan kebenaran, keadilan, demokrasi, dan menghormati HAM.
- Pasal 4:
- Pasal 5: Pers wajib menghormati norma agama, kesusilaan masyarakat, dan asas praduga tak bersalah, serta melayani hak jawab dan hak tolak.
- Pasal 6: Peran pers meliputi memenuhi hak masyarakat untuk tahu, menegakkan demokrasi, mengawasi kepentingan umum, dan memperjuangkan keadilan.
Bab III: Wartawan
- Pasal 7: Wartawan bebas memilih organisasi dan bertugas mencari serta menyampaikan informasi.
- Pasal 8: Wartawan mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya.
Bab IV: Perusahaan Pers
- Pasal 9: Perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia dan memberikan kesejahteraan kepada wartawan tanpa mengabaikan tanggung jawab sosial.
Bab V: Dewan Pers
- Pasal 15: Dewan Pers adalah lembaga independen yang bertugas:
- Melindungi kemerdekaan pers.
- Menyusun pedoman dan kode etik jurnalistik.
- Menyelesaikan sengketa pers.
- Memfasilitasi organisasi pers dalam membuat peraturan.
Bab VI: Pers Asing
- Pasal 16: Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan pers asing di Indonesia diatur sesuai perundang-undangan yang berlaku.
Bab VII: Peran Serta Masyarakat
- Pasal 17: Masyarakat berhak memberikan masukan, kritik, atau pengaduan terhadap pers melalui hak jawab, hak koreksi, atau lembaga pemantau media.
Bab VIII: Ketentuan Pidana
- Pasal 18:
- Menghalangi kerja jurnalistik dapat dipidana penjara maksimal 2 tahun atau denda maksimal Rp500 juta.
- Pelanggaran lain oleh perusahaan pers dapat dikenai denda maksimal Rp100 juta hingga Rp500 juta.
Bab IX: Ketentuan Peralihan
- Pasal 19: Peraturan sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini.
Bab X: Ketentuan Penutup
- Pasal 20: UU ini mencabut UU No. 11 Tahun 1966 (sebagaimana diubah oleh UU No. 4 Tahun 1967 dan UU No. 21 Tahun 1982) serta ketentuan lain yang bertentangan.
- Pasal 21: UU ini berlaku sejak tanggal diundangkan (23 September 1999).
Inti UU Pers No. 40/1999
UU ini menjamin kemerdekaan pers sebagai wujud kedaulatan rakyat dan hak asasi manusia, melindungi wartawan, mengatur perusahaan pers, serta membentuk Dewan Pers sebagai pengawas independen. Pers diharapkan profesional, bertanggung jawab, dan menjadi pilar demokrasi dengan menghormati hukum serta nilai-nilai masyarakat.
