KPK Kaji KUHAP yang Baru

Jakarta, caibo02.xyz – Setelah 42 tahun berlaku, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bakal diganti dengan aturan baru yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Rancangan KUHAP baru yang sedang dibahas DPR RI membawa sejumlah terobosan signifikan dalam penegakan hukum di Indonesia.

Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Prof. Dr. Andri Gunawan, MH., menjelaskan kepada detikcom, Rabu (26/6/2024), setidaknya ada lima perubahan fundamental dalam RUU KUHAP baru.

Daftar Isi

1. Penyadapan: Dari Abu-abu Menuju Kepastian Hukum

Baca Juga: DPR Tetap Sahkan RUU KUHP Publik Merasa Diabaikan

“Penyadapan yang selama ini menjadi polemik akhirnya mendapat payung hukum jelas,” ujar Andri.

Dalam Pasal 136 ayat (2) KUHAP baru disebutkan:

Penyadapan sementara diatur dalam KUHAP dengan syarat izin pengadilan
Pengaturan lebih detail akan diatur dalam UU khusus tentang penyadapan
UU khusus tersebut akan dibahas setelah KUHAP baru disahkan

“Penting dipahami, untuk sementara waktu, penyadapan tetap bisa dilakukan dengan izin pengadilan. Ini menjawab kekhawatiran penegak hukum selama ini,” tambahnya.

2. Pemblokiran Aset Digital: Wajib Izin Hakim

Di era digital, KUHAP baru mengakomodir pemblokiran aset digital melalui Pasal 140 ayat (2):

Semua bentuk pemblokiran wajib izin hakim
Termasuk pemblokiran rekening/tabungan
Serta pemblokiran jejak digital (akun media sosial, e-wallet, dll)

“Aturan ini melindungi masyarakat dari pemblokiran sewenang-wenang. Hakim akan mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial dari pemblokiran,” jelas Andri.

3. Penyitaan: Pengawasan Ketat Pengadilan

Pasal 44 KUHAP baru menegaskan:

Semua bentuk penyitaan harus dengan izin Ketua Pengadilan Negeri
Berlaku untuk penyitaan bergerak dan tidak bergerak
Termasuk penyitaan aset digital dan elektronik

4. Syarat Penangkapan dan Penahanan Lebih Ketat

Penangkapan (Pasal 94 dan 99):

Minimal harus didukung 2 (dua) alat bukti
Tidak lagi berdasarkan 1 alat bukti seperti sebelumnya

Penahanan (Pasal 99): Hanya boleh dilakukan dalam 7 kondisi:

Mengabaikan 2 kali panggilan berturut-turut tanpa alasan sah
Memberikan informasi tidak sesuai fakta
Menghambat proses pemeriksaan
Berupaya melarikan diri
Melakukan pengulangan tindak pidana
Terancam keselamatannya
Mempengaruhi saksi untuk berbohong

5. Penggeledahan: Perlindungan Ruang Privasi

Baca Juga: Kejagung Geledah Sejumlah Lokasi Dugaan Korupsi Pajak

Pasal 112 KUHAP baru mengatur:

Penggeledahan rumah harus dengan izin Ketua Pengadilan Negeri
Penggeledahan badan memiliki prosedur lebih jelas
Penggeledahan di tempat tertentu memerlukan persetujuan tertulis

Sumber Informasi Resmi yang Bisa Diakses Publik

Masyarakat diimbau untuk mengakses informasi resmi melalui:

Website DPR RI: undang.dpr.go.id – untuk naskah lengkap RUU
YouTube TV Parlemen – menyiarkan langsung proses pembahasan
Aplikasi DPR RI – tersedia di Play Store dan App Store

“Kami memahami masih ada pro-kontra, tapi mari berdiskusi berdasarkan naskah resmi. Jangan sampai hoaks mengaburkan substansi perubahan,” pesan Andri.

Baca Juga Artikel Berita Yang Terkait Dengan Bulan November :