Thaksin Shinawatra Terlibat Kasus Korupsi, Kini Jadi Penasihat

Thaksin Shinawatra kembali menjadi sorotan usai masuk dalam jajaran Dewan Penasihat Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Namanya diumumkan pada Senin, 24 Maret 2025, bersama sejumlah tokoh internasional lain seperti Ray Dalio dan Jeffrey Sachs.

Thaksin Shinawatra merupakan mantan Perdana Menteri Thailand yang dikenal dengan berbagai kontroversi selama menjabat. Ia dikudeta oleh militer pada 2006 setelah gagal meredam gelombang protes masyarakat yang menuntut akuntabilitas atas dugaan penyimpangan kebijakan dan penghindaran pajak.

Setelah digulingkan, Thaksin memilih tinggal di luar negeri, seperti Inggris dan Dubai, selama bertahun-tahun. Ia kembali ke Thailand pada 2023 setelah mendapat pengampunan dari Kerajaan dan menjalani hukuman penjara secara terbatas dengan status bebas bersyarat.

Catatan Kasus Selama Menjabat

Selama memimpin Thailand, Thaksin Shinawatra kerap dikritik atas kebijakan kerasnya, salah satunya dalam memerangi narkoba. Kebijakan itu melibatkan militer dan berujung pada ribuan pembunuhan di luar proses hukum. Human Rights Watch mencatat, dalam tiga bulan pelaksanaannya pada 2003, sekitar 2.800 orang tewas, lebih dari separuh di antaranya tidak terbukti terkait narkoba.

Tak lama kemudian, Thaksin terseret skandal penjualan perusahaan telekomunikasi milik keluarganya, Shin Corp, ke investor asing senilai hampir 2 miliar dolar tanpa membayar pajak. Dugaan insider trading ini memicu demonstrasi besar yang akhirnya berujung pada kudeta.

Baca Juga: BUMN di Kelola BPI Danantara

Vonis dan Pengadilan

Setelah lengser, Thaksin Shinawatra dikenai sejumlah dakwaan oleh pengadilan Thailand. Salah satunya terkait penyalahgunaan wewenang saat memfasilitasi istrinya membeli tanah dari lembaga negara pada 2003. Atas kasus itu, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman dua tahun penjara pada 2008, namun Thaksin sudah lebih dulu berada di luar negeri.

Kasus lain menjeratnya dalam skandal pinjaman Exim Bank ke Myanmar pada 2004. Pinjaman sebesar 4 miliar baht itu dikaitkan dengan pembelian produk perusahaan satelit milik keluarga Thaksin. Bukti pengadilan menunjukkan adanya konflik kepentingan, dan Thaksin divonis tiga tahun penjara.

Skema Lotere dan Hukuman yang Tak Pernah Dijalani

Mahkamah Agung Thailand kembali menjatuhi hukuman pada 2019 atas kasus pengelolaan lotere negara yang dijalankan Thaksin antara 2003 dan 2006. Pemerintah Thailand saat itu mengalami kerugian sekitar 1,6 miliar baht akibat kebijakan tersebut yang dinilai buruk dalam mitigasi risiko.

Meski total vonis penjara mencapai delapan tahun, Thaksin tidak pernah sepenuhnya menjalani hukuman. Setelah kembali ke Thailand pada 2023, hukumannya dikurangi menjadi satu tahun. Ia kemudian mengajukan permohonan perawatan medis dan menghabiskan enam bulan masa tahanan di rumah sakit milik kepolisian.

Beberapa bulan kemudian, ia mendapat status bebas bersyarat dari Kerajaan Thailand.

Kasus Thaksin Shinawatra menjadi gambaran kompleksnya hubungan antara kekuasaan dan akuntabilitas. Meski pernah dijatuhi berbagai vonis, peran barunya sebagai penasihat lembaga investasi strategis Indonesia menimbulkan beragam respons publik.

Kejadian ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya transparansi dalam pemilihan figur publik, terutama untuk posisi strategis yang berkaitan langsung dengan kepercayaan dan dana negara.