Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mendesak percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan 2026, dengan syarat tegas: aturan baru itu harus berpihak penuh pada kaum buruh. Pernyataan ini disampaikan langsung di hadapan lebih dari 200.000 buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Monas, Jakarta, Jumat 1 Mei 2026.
Tiga poin utama yang disampaikan Prabowo:
- Instruksi langsung kepada Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Menteri Hukum untuk merampungkan RUU bersama DPR RI
- Target waktu — idealnya selesai pada 2026, sebelum tenggat putusan MK Oktober 2026
- Keberpihakan — undang-undang harus secara nyata melindungi dan menyejahterakan pekerja
Apa itu RUU Ketenagakerjaan 2026 dan Mengapa Prabowo Mendesaknya?
RUU Ketenagakerjaan 2026 adalah rancangan undang-undang baru yang diamanatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168 Tahun 2024 — sebuah putusan bersejarah yang memerintahkan pemerintah dan DPR membentuk regulasi ketenagakerjaan yang lebih adil dalam batas waktu dua tahun, atau paling lambat Oktober 2026.
Undang-undang ketenagakerjaan lama — termasuk berbagai aturan turunan dari omnibus law — dinilai oleh kalangan buruh belum menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Tekanan PHK, sistem outsourcing yang meluas, dan upah yang tidak sebanding kebutuhan hidup layak menjadi tiga keluhan utama yang mendorong ribuan buruh turun ke jalan setiap tahun.
Prabowo hadir langsung di Monas pada 1 Mei 2026, sebuah gestur yang menurut Presiden KSPI Said Iqbal merupakan sinyal komitmen politik. Di panggung utama, Prabowo menyatakan telah memberikan instruksi konkret kepada dua menterinya.
Key Takeaway: RUU Ketenagakerjaan 2026 bukan sekadar revisi teknis — ini adalah ujian politik bagi pemerintahan Prabowo: apakah janji keberpihakan kepada buruh akan diwujudkan dalam teks hukum yang mengikat.
Siapa Saja yang Terlibat dalam Pembahasan RUU Ketenagakerjaan 2026?
Proses pembentukan RUU Ketenagakerjaan 2026 melibatkan empat kelompok utama yang masing-masing membawa kepentingan berbeda.
| Pihak | Peran | Posisi Utama |
| Presiden Prabowo Subianto | Pemberi instruksi politik | Percepatan + keberpihakan pada buruh |
| Menaker Yassierli & Menkum | Perancang teknis | Koordinasi dengan DPR RI |
| DPR RI (Panja RUU) | Legislasi | Panitia kerja telah dibentuk, draf belum final |
| KSPI / Said Iqbal | Advokasi buruh | 11 tuntutan + desakan pengesahan sebelum MayDay 2027 |
| Konfederasi KSPSI | Advokasi buruh | Fokus outsourcing dan perlindungan kerja |
| Dunia usaha / pengusaha | Pemangku kepentingan | Kepastian hukum dan stabilitas kebijakan |
Peran serikat buruh terasa dominan di tengah peringatan May Day 2026. Said Iqbal, Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, menyatakan secara terbuka bahwa sejarah RUU Ketenagakerjaan kerap tersangkut tarikan ideologis yang kuat — bahkan bisa bertahan tiga periode presiden tanpa disahkan.
11 Tuntutan Buruh yang Menjadi Acuan RUU Ketenagakerjaan 2026
Dalam aksi May Day 2026 di Monas, gabungan serikat pekerja yang dipimpin KSPI menyampaikan 11 tuntutan resmi kepada Presiden Prabowo. Tuntutan ini sekaligus menjadi peta jalan yang diharapkan tercermin dalam isi RUU Ketenagakerjaan 2026.
- Pengesahan RUU Ketenagakerjaan baru — berpihak pada buruh pasca-putusan MK
- Hapus outsourcing (HOSTUM) — larang alih daya di sektor inti produksi
- Tolak upah murah — penyesuaian UMP/UMK dengan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
- Stop PHK massal — perlindungan khusus industri tekstil (TPT), nikel, dan semen
- Reformasi pajak buruh — naikkan PTKP dari Rp 4,5 juta menjadi Rp 7,5 juta/bulan
- Bebaskan pajak THR, pesangon, JHT, dan pensiun dari potongan PPh
- Sahkan RUU Perampasan Aset — pemberantasan korupsi yang merugikan rakyat
- Turunkan potongan ojol — maksimal 10% dari sebelumnya 20%
- Perlindungan industri padat karya — insentif TPT, nikel, dan semen dari ancaman PHK
- Moratorium industri semen akibat kondisi oversupply
- Angkat tenaga honorer dan guru paruh waktu menjadi ASN
Dari 11 poin di atas, Prabowo merespons setidaknya dua secara langsung di panggung Monas: ia menandatangani Perpres Nomor 25 Tahun 2026 yang memotong batas komisi aplikator ojol menjadi maksimal 8%, serta menegaskan instruksi penyelesaian RUU Ketenagakerjaan.
Cara Mengikuti Perkembangan RUU Ketenagakerjaan 2026 dengan Benar
RUU Ketenagakerjaan 2026 adalah dokumen hidup — isinya masih berubah di meja Panja DPR dan negosiasi antara pemerintah dan serikat buruh. Berikut cara efektif memantau perkembangannya:
| Sumber | Jenis Informasi | Frekuensi Update |
| DPR RI (dpr.go.id) | Draf resmi, jadwal Panja | Per sidang |
| Kemnaker (kemnaker.go.id) | Kebijakan teknis, konsultasi publik | Mingguan |
| KSPI / Partai Buruh | Posisi serikat, respons terhadap draf | Real-time |
| Kompas, Tempo, Bisnis.com | Liputan proses legislasi | Harian |
| Google Scholar / SSRN | Analisis akademis RUU | Berkala |
Satu hal yang perlu diperhatikan: draf dan naskah akademik RUU Ketenagakerjaan per 1 Mei 2026 belum disosialisasikan secara publik — meskipun Panja DPR sudah terbentuk. Artinya, substansi pasal per pasal masih dalam tahap negosiasi tertutup.
Key Takeaway: Pantau DPR RI dan Kemnaker sebagai sumber primer. Hindari bergantung pada ringkasan tidak resmi yang beredar di media sosial sebelum draf resmi dipublikasikan.
Data Nyata: Konteks RUU Ketenagakerjaan 2026 di Lapangan
Angka-angka berikut menggambarkan mengapa pengesahan RUU Ketenagakerjaan 2026 menjadi mendesak — bukan sekadar agenda politis.
| Indikator | Data | Sumber |
| Peserta May Day 2026 di Monas | ±200.000 buruh | KSPI / Liputan6, 1 Mei 2026 |
| Batas waktu MK untuk RUU baru | Oktober 2026 | Putusan MK No. 168/2024 |
| Anggaran perlindungan sosial 2026 | Rp 500 triliun | Pidato Prabowo, Monas, 1 Mei 2026 |
| PTKP saat ini vs tuntutan buruh | Rp 4,5 juta vs Rp 7,5 juta/bulan | KSPI, 2026 |
| Potongan ojol sebelum Perpres | 20% | Sebelum Perpres 25/2026 |
| Potongan ojol setelah Perpres | 8% (maksimum) | Perpres No. 25 Tahun 2026 |
| Lapangan kerja dari MBG | ±1,2 juta | Klaim pemerintah, Mei 2026 |
| Lapangan kerja dari investasi 2025 | ±2,7 juta | Data Kemenves, 2025 |
| Masa tunggu UU Pekerja Rumah Tangga | 22 tahun | Pengesahan UU PPRT, 2026 |
Catatan penting: angka di atas sebagian bersumber dari klaim pemerintah dalam pidato resmi dan belum semuanya diaudit secara independen per tanggal penerbitan artikel ini.
Baca Juga Sjafrie Sjamsoeddin Kumpulkan Purnawirawan Jenderal TNI: Strategi Hadapi Tantangan Global?
FAQ
Kapan batas waktu pengesahan RUU Ketenagakerjaan 2026?
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2024 menetapkan pemerintah dan DPR memiliki waktu dua tahun untuk membentuk undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Artinya batas akhirnya jatuh sekitar Oktober 2026. Prabowo sendiri menargetkan penyelesaian di tahun yang sama.
Apa perbedaan RUU Ketenagakerjaan 2026 dengan UU Cipta Kerja?
UU Cipta Kerja (omnibus law) yang disahkan 2020 dan beberapa kali direvisi dinilai oleh Mahkamah Konstitusi belum sepenuhnya sejalan dengan perlindungan hak buruh. Putusan MK No. 168/2024 kemudian mengamanatkan pembentukan undang-undang ketenagakerjaan baru yang berdiri sendiri — bukan sekadar revisi parsial. Substansi RUU 2026 masih dalam pembahasan Panja DPR.
Apakah Prabowo sudah menandatangani RUU Ketenagakerjaan 2026?
Belum. Per 1 Mei 2026, Prabowo baru memberikan instruksi kepada Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Hukum untuk mempercepat pembahasan bersama DPR. Yang sudah ditandatangani adalah Perpres Nomor 25 Tahun 2026 tentang ratifikasi konvensi ILO perlindungan awak kapal perikanan, serta Perpres pemotongan komisi aplikator ojol menjadi 8%.
Apa saja yang dituntut buruh masuk ke dalam RUU Ketenagakerjaan 2026?
Tuntutan utama meliputi: penghapusan outsourcing di sektor inti produksi, kenaikan PTKP menjadi Rp 7,5 juta per bulan, penghapusan pajak atas THR dan pesangon, kepastian upah sesuai Kebutuhan Hidup Layak, serta perlindungan bagi industri padat karya yang terancam PHK massal.
Apakah ada ancaman mogok nasional jika RUU tidak disahkan?
Referensi
- Kompas.com — “Prabowo soal UU Ketenagakerjaan: Kalau Bisa Tahun Ini Selesai” — diakses 1 Mei 2026
- Liputan6.com — “Hari Buruh, Prabowo Perintahkan Segera Selesaikan RUU Ketenagakerjaan” — diakses 1 Mei 2026
- Antara News — “Prabowo Menegaskan RUU Ketenagakerjaan Harus Berpihak pada Buruh” — diakses 1 Mei 2026
- Bisnis.com — “11 Tuntutan Buruh ke Prabowo: Hapus Outsourcing hingga Reformasi Pajak Pesangon” — diakses 1 Mei 2026
- RRI.co.id — “May Day 2026, Buruh Desak Revisi UU dan Atur Outsourcing” — diakses 1 Mei 2026
- KPonline — “Temui Presiden Prabowo, KSPI-FSPMI Bawa 11 Tuntutan Buruh Jelang May Day 2026” — diakses 1 Mei 2026
- Investor Trust — “May Day 2026, Ini Daftar 18 Kebijakan Pro-Buruh dan Pro-Pekerja Prabowo” — diakses 1 Mei 2026
About the Author
