Pada 3 Februari 2026, pertemuan bersejarah berlangsung di Istana Merdeka Jakarta antara Presiden Prabowo Subianto dengan 40 lebih tokoh Islam Indonesia. Pertemuan selama empat jam ini membahas satu isu krusial: komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina di tengah keikutsertaan dalam Board of Peace yang digagas AS.
Keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP) menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Organisasi Islam terbesar seperti PBNU, Muhammadiyah, dan MUI sempat menyampaikan kekhawatiran mendalam. Mereka mempertanyakan apakah langkah diplomasi ini benar-benar membela kepentingan rakyat Palestina, atau justru terjebak dalam agenda politik global yang merugikan.
Namun pertemuan ini menghasilkan kesepahaman baru. Para ulama menyampaikan pesan tegas kepada Presiden: Indonesia tidak boleh terbawa arus yang merugikan Palestina. Dan Prabowo merespons dengan komitmen yang sama tegas: Indonesia siap keluar dari BoP jika tidak membawa maslahat bagi kemerdekaan Palestina.
Pesan ulama ke Prabowo wajib bela Palestina menekankan bahwa Indonesia harus tetap konsisten dengan prinsip konstitusional untuk menentang penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa yang terjajah, termasuk Palestina. Menurut Ketua Umum PBNU Gus Yahya, komitmen ini tidak dapat ditawar dan harus dilakukan dengan kewaspadaan penuh agar tidak terjerumus pada kepentingan yang merugikan rakyat Palestina. (Sumber: Republika, 2026)
Apa Isi Pertemuan Presiden Prabowo dengan Ulama?
Pertemuan yang berlangsung pada Selasa, 3 Februari 2026 ini dihadiri oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia. Hadir di antaranya PBNU, Muhammadiyah, Persatuan Islam, Syarikat Islam, dan Majelis Ulama Indonesia.
Presiden Prabowo memberikan penjelasan ekstensif selama hampir empat jam tentang pertimbangan-pertimbangan realistis di balik keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace. Menurut Gus Yahya, Presiden menjelaskan bahwa langkah ini diambil berdasarkan kondisi dan peluang terkini agar Indonesia dapat berkontribusi secara lebih konkret dan berdampak nyata bagi Palestina.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden menegaskan bahwa Indonesia akan berkonsolidasi dengan negara-negara Islam dan Timur Tengah yang juga berpartisipasi dalam BoP. Tujuannya memastikan bahwa setiap keputusan yang dihasilkan dewan tersebut menjadi langkah terkoordinasi untuk membela dan membantu Palestina.
Yang paling penting, Prabowo memberikan jaminan tegas: jika kebijakan BoP tidak sejalan dengan posisi Indonesia, pemerintah akan abstain. Dan jika benar-benar tidak memberikan manfaat bagi Palestina, Indonesia siap menarik diri sepenuhnya dari keanggotaan tersebut.
Para ulama merespons positif penjelasan ini, meski tetap menyampaikan pesan kehati-hatian. Mereka memahami kompleksitas diplomasi internasional, namun menekankan bahwa prinsip pembebasan Palestina tidak boleh dikompromikan.
Pesan Kritis Gus Yahya: Jangan Terbawa Arus
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyampaikan pesan yang sangat spesifik kepada Presiden. Pesan ini menjadi inti dari pertemuan tersebut dan mencerminkan kekhawatiran organisasi Islam terhadap dinamika geopolitik yang kompleks.
“Kami memahami semua yang dijelaskan oleh Pak Presiden dengan menitipkan pesan agar tidak mudah untuk terbawa arus yang mungkin nantinya justru merugikan Palestina, merugikan rakyat Palestina,” ujar Gus Yahya di Kompleks Istana Kepresidenan.
Pesan ini bukan tanpa alasan. Board of Peace yang digagas oleh Presiden AS Donald Trump dan ditandatangani pada 22 Januari 2026 di Davos memiliki keanggotaan yang kompleks. Selain delapan negara mayoritas Muslim termasuk Indonesia, Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, anggota lainnya termasuk Israel sendiri.
Gus Yahya menekankan pentingnya konsolidasi di antara negara-negara Islam yang berpartisipasi. Konsolidasi ini bertujuan memastikan bahwa dewan tersebut benar-benar menjadi alat perjuangan yang membela kepentingan Palestina, bukan sebaliknya.
Presiden Prabowo merespons pesan ini dengan menegaskan bahwa semua langkah akan dilakukan dengan kewaspadaan penuh. Prinsip untuk menjaga, membela, dan membantu rakyat Palestina tidak dapat ditawar, khususnya di Gaza, tetapi juga akan dikembangkan dalam upaya yang lebih luas mencakup rakyat Palestina di Tepi Barat.
Sikap MUI: Dari Kritik Menjadi Dukungan Bersyarat
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengalami pergeseran sikap yang signifikan setelah pertemuan ini. Sebelumnya, MUI pernah meminta pemerintah keluar dari keanggotaan Board of Peace karena menilai dewan yang dibentuk Donald Trump ini tidak berpihak kepada Palestina.
Namun setelah mendengar penjelasan lengkap dari Presiden, Ketua Umum MUI Anwar Iskandar menyatakan dukungan resmi terhadap keputusan pemerintah. Dukungan ini bukan tanpa syarat, melainkan didasari prinsip kemaslahatan umat, bangsa, dan kemanusiaan secara keseluruhan.
“Karena MUI ini berjuang untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan bangsa, untuk kemaslahatan kemanusiaan. Yang kita dengar tadi adalah komitmen dia untuk kemaslahatan itu. Nah sepanjang komitmen untuk kemaslahatan, kenapa tidak didukung,” ujar Anwar.
Yang membuat MUI mengubah sikap adalah komitmen kuat Presiden untuk menjadikan Dewan Perdamaian sebagai platform perjuangan nyata bagi kemerdekaan Palestina yang utuh dan berdaulat penuh. Presiden juga memberikan jaminan bahwa Indonesia siap menarik diri dari keanggotaan BoP jika ditemukan kebijakan yang merugikan kepentingan Palestina.
Menurut Anwar, Presiden menegaskan dalam pertemuan: “Kalau memang tidak bermaslahat akan keluar.” Jaminan ini menjadi kunci dukungan MUI terhadap kebijakan pemerintah.
Wakil Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis menambahkan detail penting: jika kebijakan BoP tidak sejalan dengan posisi Indonesia, pemerintah akan abstain dan tidak berpartisipasi. Dan jika benar-benar tidak sesuai dan Indonesia tidak dapat berbuat apa-apa, Presiden siap menarik diri dari BoP.
Komitmen Indonesia: Kirim Pasukan Perdamaian
Salah satu komitmen konkret yang disampaikan Presiden Prabowo adalah rencana mengirimkan pasukan perdamaian ke Palestina. Langkah ini bukan sekadar retorika, melainkan bentuk partisipasi nyata Indonesia dalam upaya melindungi rakyat Palestina.
“Presiden sudah memberi penjelasan tadi, kita nanti akan berpartisipasi dengan mengirimkan pasukan perdamaian yang tugas absolutnya adalah melindungi rakyat Palestina,” ungkap Gus Yahya.
Pengiriman pasukan perdamaian ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia yang lebih konkret dan progresif dalam menolong Palestina. Presiden menjelaskan bahwa pendekatan ini diambil agar Indonesia bisa mengejar hasil yang lebih nyata dan berdampak, bukan hanya retorika diplomatik semata.
Namun para ulama juga menyampaikan kekhawatiran spesifik terkait hal ini. KH Cholil Nafis menekankan agar pasukan perdamaian Indonesia yang dikirim ke Gaza nantinya tidak justru berhadapan dengan rakyat Palestina yang sedang berjuang menuntut kemerdekaan.
“Kami tidak ingin hanya damai semu, sementara mereka terjajah. Kami ingin damai dan merdeka,” tegas Kiai Cholil.
Aspirasi ini dijawab langsung oleh Presiden Prabowo dengan penegasan bahwa kedaulatan Palestina adalah prioritas utama. Fokus bantuan tidak hanya tertuju pada warga di Jalur Gaza yang tengah mengalami krisis hebat, tetapi juga akan diperluas mencakup masyarakat di Tepi Barat.
Apa Itu Board of Peace dan Tujuannya?
Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian adalah badan internasional yang dibentuk untuk mengawal stabilisasi dan rehabilitasi pascakonflik di Gaza. Inisiatif ini diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump pada 15 Januari 2026 sebagai bagian dari rencana yang lebih luas untuk Gaza.
Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menjelaskan bahwa BoP merupakan badan internasional yang bertugas memonitor administrasi, stabilisasi, dan upaya-upaya rehabilitasi di Gaza pada khususnya dan di Palestina.
Penandatanganan Charter BoP dilakukan pada 22 Januari 2026 di Davos, Swiss, selama World Economic Forum. Indonesia bergabung bersama tujuh negara mayoritas Muslim lainnya: Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Yordania, Turki, Pakistan, dan Mesir.
Menurut Menlu Sugiono, keputusan bergabung diambil setelah konsultasi intensif dengan negara-negara yang tergabung dalam Group of New York. “Dua hari sebelum penandatanganan, semuanya bersepakat untuk ikut bergabung bersama Board of Peace,” ungkapnya.
Tujuan utama Indonesia bergabung adalah untuk mendorong penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, serta memperluas akses bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina di Gaza. Lebih jauh, Indonesia memandang BoP sebagai platform untuk memastikan tercapainya solusi dua negara dan kemerdekaan Palestina yang berdaulat penuh.
Namun perlu dicatat bahwa BoP mendapat otorisasi dari Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 pada November 2025, meskipun pembentukannya diprakarsai di luar kerangka PBB.
Mengapa Keputusan Ini Kontroversial?
Keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace menuai kontroversi dari berbagai kalangan. Kritik datang tidak hanya dari organisasi Islam, tetapi juga akademisi dan pengamat kebijakan luar negeri.
Profesor Nur Rachmat Yuliantoro dari Fisipol UGM menyebut keputusan ini sebagai “kesalahan kebijakan luar negeri yang serius, bahkan kesalahan diplomatik yang fatal.” Menurutnya, BoP bukanlah inisiatif yang benar-benar ditujukan untuk menyelesaikan konflik global, melainkan lebih mencerminkan reaksi Trump terhadap kegagalannya meraih Nobel Perdamaian.
Kritik utama adalah bahwa BoP tidak lahir dari konsensus Global South dan bukan bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keikutsertaan Indonesia dianggap menciptakan dilema terhadap prinsip politik luar negeri bebas aktif yang telah dianut sejak kemerdekaan.
Sejarah panjang konflik Palestina menunjukkan pola berulang: dukungan politik dan militer AS terhadap Israel membuat perdamaian Palestina sulit tercapai. Dari catatan sejarah, sulit menemukan bukti bahwa Amerika dan Israel sungguh-sungguh peduli pada kedamaian Palestina atau stabilitas Timur Tengah.
Kekhawatiran lain adalah bahwa dengan bergabung, Indonesia tampak lebih condong ke orbit Washington. Meski Indonesia berusaha aktif memperjuangkan isu Palestina, keaktifan ini bisa kehilangan makna jika forum yang dipilih tidak berlandaskan keadilan, melainkan kepentingan politik Amerika Serikat.
Komposisi keanggotaan BoP yang mencakup Israel sendiri juga menjadi poin kritik. Bagaimana mungkin sebuah dewan perdamaian untuk Gaza melibatkan pihak yang dianggap sebagai penjajah oleh rakyat Palestina?
Jaminan Prabowo: Opsi Keluar Tetap Terbuka
Menghadapi berbagai kekhawatiran dan kritik, Presiden Prabowo memberikan jaminan tegas yang menjadi kunci penerimaan para ulama terhadap kebijakan ini. Jaminan tersebut adalah bahwa keanggotaan Indonesia dalam BoP bukanlah keputusan yang mengikat tanpa syarat.
Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa Presiden telah membuka opsi penarikan diri jika arah BoP tidak sejalan dengan tujuan Indonesia. “Jika tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan: Pertama, perdamaian di Gaza dalam jangka pendek; kemudian perdamaian di Palestina secara lebih luas, dan akhirnya kemerdekaan dan kedaulatan Palestina,” ujarnya.
Strategi diplomasi yang disiapkan mencakup langkah bertahap yang jelas. Jika kebijakan BoP tidak sejalan dengan posisi Indonesia, pemerintah akan mengambil sikap abstain dan tidak berpartisipasi dalam keputusan tersebut. Namun jika keberadaan Indonesia di dalam dewan tidak memberikan dampak nyata bagi perjuangan Palestina, Presiden menegaskan tidak ragu untuk menarik diri sepenuhnya.
KH Cholil Nafis menyampaikan bahwa apabila di kemudian hari ternyata tidak memberi kemaslahatan dan kebaikan kepada Palestina dan perdamaian dunia, maka seluruh negara-negara Islam yang berkumpul di BoP akan keluar bersama-sama.
Jaminan ini bukan hanya janji verbal. Presiden Prabowo menegaskan bahwa kedaulatan Palestina adalah prioritas utama yang tidak dapat dikompromikan. Indonesia tidak akan berkompromi dengan perdamaian semu yang justru melanggengkan penjajahan di tanah Palestina.
Konsolidasi dengan Negara Islam: Kunci Kesuksesan
Salah satu elemen penting dari strategi Indonesia dalam BoP adalah konsolidasi dengan negara-negara Islam dan Timur Tengah yang juga berpartisipasi. Presiden Prabowo menekankan bahwa partisipasi Indonesia akan dibarengi dengan koordinasi ketat di antara negara-negara tersebut.
Gus Yahya menjelaskan bahwa hal-hal yang dilakukan di dalam dewan akan menjadi langkah yang terkonsolidasi di antara negara-negara yang memiliki motivasi sama untuk membela dan membantu Palestina. Konsolidasi ini bertujuan memastikan bahwa keputusan-keputusan yang dihasilkan BoP tidak didominasi oleh kepentingan negara-negara tertentu yang justru merugikan Palestina.
Delapan negara mayoritas Muslim yang bergabung dalam BoP adalah Indonesia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Yordania, Turki, Pakistan, dan Mesir. Negara-negara ini memiliki pengaruh signifikan di dunia Islam dan Timur Tengah, sehingga berpotensi membentuk blok yang kuat dalam pengambilan keputusan.
Konsolidasi ini juga penting untuk memastikan bahwa narasi dan agenda yang berkembang dalam BoP tidak melenceng dari tujuan utama: kemerdekaan Palestina yang utuh dan berdaulat. Dengan berkoordinasi ketat, negara-negara Islam dapat saling menguatkan posisi dan mencegah dominasi kepentingan sepihak.
Namun efektivitas konsolidasi ini akan diuji dalam praktik. Sejarah diplomasi internasional menunjukkan bahwa kepentingan nasional masing-masing negara seringkali menjadi penghalang bagi koordinasi yang solid. Indonesia perlu memastikan bahwa konsolidasi ini bukan hanya di permukaan, melainkan benar-benar efektif dalam mempengaruhi arah kebijakan BoP.
Pertanyaan Umum: Pesan Ulama ke Prabowo Wajib Bela Palestina
Apa pesan utama ulama kepada Presiden Prabowo?
Pesan utama para ulama adalah agar Indonesia tidak mudah terbawa arus yang justru merugikan Palestina. Gus Yahya menekankan perlunya kewaspadaan penuh dalam setiap langkah diplomasi terkait Board of Peace. Para ulama meminta agar prinsip pembebasan Palestina tidak dikompromikan demi kepentingan politik global, dan Presiden harus siap keluar dari BoP jika tidak membawa maslahat bagi rakyat Palestina.
Mengapa MUI mengubah sikap dari kritik menjadi dukungan?
MUI mengubah sikap setelah mendengar penjelasan lengkap dan komitmen tegas dari Presiden Prabowo. Yang menjadi kunci adalah jaminan bahwa Indonesia siap menarik diri dari BoP jika tidak memberikan kemaslahatan bagi Palestina. Ketua Umum MUI Anwar Iskandar menyatakan bahwa sepanjang komitmen untuk kemaslahatan tetap dijaga, MUI mendukung langkah pemerintah. Dukungan ini bersifat bersyarat dan akan terus dievaluasi.
Apa komitmen konkret Indonesia untuk Palestina melalui BoP?
Indonesia berkomitmen mengirimkan pasukan perdamaian yang tugas absolutnya adalah melindungi rakyat Palestina, terutama di Gaza. Presiden Prabowo menegaskan bahwa fokus bantuan akan diperluas tidak hanya ke Gaza tetapi juga Tepi Barat. Indonesia juga akan berkonsolidasi dengan negara-negara Islam lain dalam BoP untuk memastikan setiap keputusan berorientasi pada kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara.
Apa risiko keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace?
Risiko utama adalah bahwa Indonesia bisa terjerumus dalam agenda politik yang tidak sejalan dengan prinsip bebas aktif dan justru merugikan Palestina. Kritik muncul karena BoP diprakarsai AS yang historis mendukung Israel, dan keanggotaan mencakup Israel sendiri. Ada kekhawatiran bahwa ini hanya perdamaian semu yang melanggengkan penjajahan. Namun pemerintah telah membuka opsi penarikan diri jika risiko ini terwujud.
Bagaimana mekanisme Indonesia keluar dari BoP jika diperlukan?
Presiden Prabowo telah menegaskan strategi bertahap yang jelas. Jika kebijakan BoP tidak sejalan dengan posisi Indonesia, pemerintah akan abstain dan tidak berpartisipasi dalam keputusan tersebut. Jika kondisi memburuk dan Indonesia tidak dapat berbuat apa-apa untuk mempengaruhi arah BoP demi kepentingan Palestina, Presiden siap menarik diri sepenuhnya. Keputusan ini juga akan dikoordinasikan dengan negara-negara Islam lain yang berpartisipasi dalam BoP.
Apa yang dimaksud dengan konsolidasi negara-negara Islam dalam BoP?
Konsolidasi adalah koordinasi ketat di antara delapan negara mayoritas Muslim yang bergabung dalam BoP: Indonesia, Arab Saudi, UEA, Qatar, Yordania, Turki, Pakistan, dan Mesir. Tujuannya memastikan bahwa keputusan-keputusan BoP menjadi langkah terkoordinasi untuk membela Palestina, bukan didominasi kepentingan negara tertentu. Konsolidasi ini penting agar negara-negara Islam dapat saling menguatkan posisi dan mencegah kebijakan yang merugikan Palestina.
Baca Juga Prabowo Pimpin Rapat Hambalang Bahas Program Menteri 2026
Kesimpulan
Pertemuan bersejarah antara Presiden Prabowo dengan 40 tokoh Islam Indonesia pada 3 Februari 2026 menghasilkan kesepahaman penting tentang komitmen Indonesia terhadap Palestina. Pesan ulama yang menekankan agar tidak terbawa arus yang merugikan Palestina dijawab dengan jaminan tegas dari Presiden untuk siap keluar dari Board of Peace jika tidak membawa maslahat.
Keputusan Indonesia bergabung dalam BoP memang kontroversial dan penuh risiko. Namun dengan strategi yang jelas, konsolidasi dengan negara-negara Islam, dan komitmen untuk menarik diri jika diperlukan, Indonesia berupaya memaksimalkan peluang untuk benar-benar berkontribusi bagi kemerdekaan Palestina.
Yang terpenting adalah bahwa prinsip konstitusional Indonesia untuk menentang penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa yang terjajah tetap menjadi landasan utama. Diplomasi harus tetap berdaulat, berpihak pada kemanusiaan, dan bebas dari jebakan politik kekuatan besar. Indonesia tidak boleh kehilangan jati dirinya sebagai negara dengan politik luar negeri bebas aktif.
Ke depan, implementasi komitmen-komitmen ini akan diuji dalam praktik. Rakyat Indonesia dan dunia Islam akan terus mengawasi apakah Board of Peace benar-benar menjadi instrumen pembebasan Palestina, atau justru menjadi alat melanggengkan penjajahan. Dan Indonesia harus siap mengambil keputusan tegas untuk keluar jika jalan kedua yang terjadi.
Referensi:
- Republika – Pesan Ketum PBNU untuk Presiden: Jangan Terbawa Arus yang Justru Rugikan Palestina
- Media Indonesia – Gus Yahya Ingatkan Presiden Prabowo terkait Board of Peace
- Repelita – Akhirnya MUI Dukung Prabowo Gabung Dewan Perdamaian Trump: Demi Kemaslahatan Palestina
- Sekretariat Negara – Indonesia Tegaskan Komitmen Perdamaian Palestina melalui Keikutsertaan dalam Board of Peace
- Antara – Indonesia may exit Trump’s Board of Peace if Palestine independence unmet
About the Author
