caibo02 – Indonesia punya masalah perumahan yang terdengar sederhana tetapi penyelesaiannya luar biasa rumit.
Jutaan keluarga membutuhkan hunian.
Sementara di kota-kota besar, harga tanah terus naik.
Lahan semakin terbatas.
Kalau semua orang harus mendapatkan rumah tapak, pertanyaannya kemudian: tanahnya dari mana?
Pemerintah mulai semakin serius melihat ke atas.
Bukan lagi melebar, tetapi vertikal.
Rumah susun atau rusun menjadi salah satu jawaban untuk menyediakan hunian dalam jumlah besar di kawasan perkotaan yang padat.
Menariknya, Indonesia sekarang tidak sendirian mencari cara untuk mempercepat pembangunan tersebut.
Pemerintah mulai menjajaki kerja sama Indonesia-China membangun rusun, khususnya melalui pemanfaatan pengalaman dan teknologi pembangunan perumahan vertikal yang dimiliki Tiongkok.
Pembicaraan tersebut semakin konkret setelah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait bertemu Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia Wang Lutong pada 9 September 2026.
Pertemuannya bukan cuma ngobrol sebentar lalu foto bersama.
Diskusi berlangsung berjam-jam.
Setelah itu, Indonesia dan Tiongkok sepakat membentuk tim bersama.
Tugasnya mulai terdengar serius.
Mereka akan membahas regulasi.
Mencari dan menyurvei lahan.
Membahas teknologi.
Menentukan skema pelaksanaan.
Sampai melihat bagaimana proyek tersebut bisa memberikan dampak ekonomi bagi Indonesia.
Tetapi ada satu hal yang perlu diluruskan sejak awal.
Rusunnya belum mulai dibangun.
Lokasi finalnya juga belum diumumkan.
Jumlah unitnya belum ditetapkan.
Bahkan apakah seluruh hunian nantinya ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR juga masih dibahas.
Jadi apa sebenarnya yang sedang direncanakan Indonesia dan China?
Indonesia-China Mulai Serius Bahas Pembangunan Rusun
Pembicaraan terbaru berlangsung di kediaman Duta Besar Tiongkok di Jakarta pada Rabu, 9 September 2026.
Menteri PKP Maruarar Sirait bertemu Wang Lutong untuk menindaklanjuti pembicaraan kerja sama perumahan yang sudah berlangsung sebelumnya.
Kementerian PKP menjelaskan fokusnya adalah pengembangan teknologi pembangunan rumah susun di kawasan padat penduduk.
Tujuannya jelas.
Indonesia membutuhkan hunian yang aman, layak, dan terjangkau.
Sementara Tiongkok mempunyai pengalaman sangat besar dalam pembangunan hunian vertikal dalam skala masif.
Dua kebutuhan tersebut kemudian bertemu.
Indonesia punya permintaan perumahan besar.
China punya teknologi, pengalaman pembangunan, dan potensi investasi.
Tetapi pemerintah menegaskan kerja sama harus menggunakan prinsip saling menguntungkan.
Maruarar mengatakan produk Indonesia yang memenuhi kualifikasi akan diprioritaskan.
Begitu pula dengan tenaga kerja.
Ini menjadi bagian penting karena kerja sama pembangunan dengan negara asing sering langsung memunculkan pertanyaan:
“Pekerjanya nanti dari mana?”
Pemerintah mengatakan tenaga kerja Indonesia tetap menjadi prioritas.
Ternyata Pembicaraannya Sudah Dimulai Sejak Juli
Pertemuan September bukan titik awal.
Sekitar dua bulan sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait sudah bertemu Menteri Perumahan dan Pembangunan Perkotaan dan Pedesaan Tiongkok Ni Hong.
Pertemuan berlangsung di Jakarta pada 29 Juli 2026.
Di sana, kedua negara membicarakan persoalan perumahan masing-masing.
Salah satu topiknya adalah backlog.
Indonesia masih menghadapi banyak keluarga yang belum memiliki rumah.
Ada pula masyarakat yang sudah mempunyai tempat tinggal, tetapi kondisi rumahnya belum layak.
Dalam diskusi tersebut Indonesia dan Tiongkok membahas tiga persoalan besar yang selalu muncul ketika bicara perumahan: lahan, pembiayaan, dan teknologi.
Ketiganya memang saling berhubungan.
Teknologi pembangunan cepat tidak banyak membantu kalau lahannya tidak tersedia.
Lahan tersedia juga belum cukup kalau harga rumah akhirnya tidak terjangkau.
Dan pembiayaan murah tidak menyelesaikan masalah apabila biaya konstruksinya terlalu tinggi.
Karena itu kerja sama yang sedang dirancang tidak hanya berbicara soal bagaimana membangun gedung.
Yang dicari adalah model keseluruhannya.
Kenapa Indonesia Melirik Teknologi China?
Kalau bicara pembangunan apartemen dan hunian vertikal skala besar, pengalaman Tiongkok memang sulit diabaikan.
Urbanisasi negara tersebut berlangsung sangat cepat selama beberapa dekade.
Jutaan orang berpindah dari desa menuju kota.
Kota-kota berkembang.
Permintaan hunian melonjak.
Akibatnya, industri konstruksi Tiongkok mengembangkan berbagai metode untuk membangun gedung dengan cepat dan dalam skala besar.
Indonesia ingin mempelajari dan memanfaatkan pengalaman tersebut.
Tetapi bukan berarti pemerintah berencana mengimpor gedung jadi dari China lalu menaruhnya di Jakarta.
Fokus pembicaraan justru termasuk transfer teknologi.
Artinya, pengetahuan, sistem konstruksi, metode pembangunan, efisiensi, dan teknologi yang sudah dikembangkan di Tiongkok diharapkan dapat digunakan sekaligus dikembangkan di Indonesia.
Kalau dilakukan dengan benar, efeknya tidak hanya terasa pada satu proyek.
Industri konstruksi Indonesia juga berpotensi memperoleh pengetahuan baru.
Tim Khusus Indonesia-China Sudah Dibentuk
Nah, ini perkembangan yang membuat rencana tersebut lebih dari sekadar wacana diplomatik.
Indonesia dan China sepakat membentuk tim bersama.
Dari pihak Indonesia, tim melibatkan sejumlah pejabat Kementerian PKP dan BP Tapera.
Mereka antara lain Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Roberia, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.
Tim tersebut nantinya berkoordinasi dengan pihak Tiongkok.
Ada beberapa pekerjaan besar yang harus diselesaikan.
Pertama adalah regulasi.
Pembangunan perumahan melibatkan banyak aturan, mulai perizinan, tata ruang, standar bangunan, pembiayaan, hingga kepemilikan.
Kedua adalah lahan.
Tim akan melakukan survei terhadap beberapa lahan potensial.
Ketiga adalah teknologi.
Indonesia perlu menentukan teknologi mana yang benar-benar cocok diterapkan di sini.
Keempat adalah skema pelaksanaan dan ekonomi proyek.
Hasil pembahasan awal ditargetkan dilaporkan kepada Menteri PKP dan Duta Besar Tiongkok pada akhir September 2026.
Jadi beberapa minggu setelah pembentukan tim ini kemungkinan akan menjadi fase penting.
Rusunnya Mau Dibangun di Mana?
Ini mungkin pertanyaan yang paling bikin penasaran.
Jawabannya untuk sekarang: belum diumumkan secara final.
Tim justru baru akan melakukan survei beberapa lokasi potensial.
Pemerintah mengatakan pengembangan rusun diarahkan terutama pada kawasan padat penduduk.
Secara logika, pendekatan tersebut masuk akal.
Rusun paling efektif ketika tanah mahal dan kebutuhan hunian tinggi.
Satu bidang tanah yang kalau digunakan untuk rumah tapak hanya bisa menampung puluhan keluarga dapat menampung ratusan bahkan ribuan keluarga ketika dikembangkan secara vertikal.
Namun lokasi rusun tidak boleh dipilih hanya berdasarkan ketersediaan tanah.
Transportasi harus dipikirkan.
Tempat kerja harus dipertimbangkan.
Sekolah, fasilitas kesehatan, pasar, dan ruang publik juga penting.
Rusun murah yang berdiri terlalu jauh dari pusat aktivitas bisa menciptakan biaya baru bagi penghuninya.
Rumahnya murah.
Tetapi ongkos transportasinya mahal.
China Bakal Jadi Investor
Kerja sama ini juga bukan hanya pertukaran pengetahuan.
Dalam penjelasan Maruarar yang dilaporkan DetikProperti, China juga direncanakan mempunyai peran sebagai investor.
Nah, kalau bagian ini terealisasi, skema proyek menjadi semakin menarik.
Pembangunan rusun dalam skala besar membutuhkan modal luar biasa.
Pemerintah tentu mempunyai keterbatasan APBN.
Kalau seluruh Program 3 Juta Rumah hanya mengandalkan uang negara, ruang fiskalnya akan sangat berat.
Karena itu pemerintah membutuhkan kombinasi.
Ada pembiayaan pemerintah.
Ada perbankan.
Ada pengembang.
Ada investor.
Ada BP Tapera.
Dan dalam proyek tertentu, investasi asing dapat ikut masuk.
Namun detail mengenai besaran investasi China, perusahaan yang akan terlibat, jumlah dana, maupun struktur investasinya belum diumumkan secara final.
Jadi belum tepat menyebut angka investasi tertentu sebelum kesepakatannya tersedia.
Apakah Ini Rusun untuk Rakyat Miskin?
Belum tentu semuanya.
Ini detail yang sering hilang dari headline.
Maruarar mengatakan konsep proyek masih terbuka.
Rusun bisa ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
Bisa untuk kelas menengah.
Atau bahkan dikembangkan dengan konsep mixed-use.
Konsep mixed-use berarti sebuah kawasan tidak cuma berisi unit hunian.
Di dalam atau di sekitarnya bisa terdapat area komersial, pertokoan, fasilitas publik, kantor, dan berbagai fungsi lain.
Model seperti ini umum digunakan untuk membuat sebuah kawasan lebih hidup sekaligus membantu keekonomian proyek.
Misalnya sebagian unit dijual dengan skema komersial sementara bagian lain dialokasikan sebagai hunian terjangkau.
Namun sekali lagi, format akhirnya masih dibahas.
Jadi jangan buru-buru membayangkan pemerintah akan membangun jutaan unit rusun gratis bersama China.
Bukan itu yang sudah diputuskan.
Kerja Sama Ini Berkaitan dengan Program 3 Juta Rumah
Rencana tersebut mempunyai konteks yang lebih besar.
Pemerintah sedang menjalankan Program 3 Juta Rumah.
Program ini diarahkan untuk meningkatkan penyediaan sekaligus perbaikan hunian bagi masyarakat.
Targetnya sangat ambisius.
Dan ketika skalanya jutaan rumah, metode pembangunan konvensional saja kemungkinan tidak cukup.
Kementerian PKP membutuhkan berbagai model.
Rumah tapak masih dibutuhkan, khususnya di daerah dengan ketersediaan lahan.
Renovasi rumah tidak layak huni juga menjadi bagian program.
Tetapi untuk kota besar yang lahannya semakin mahal, rusun mempunyai posisi strategis.
Data pemerintah yang dikutip ANTARA menunjukkan realisasi Program 3 Juta Rumah telah mencapai 324.213 unit secara nasional hingga 13 Juni 2026.
Angka itu menunjukkan program sudah berjalan.
Namun jalan menuju skala jutaan unit masih panjang.
Di sinilah kerja sama teknologi dengan China diharapkan membantu percepatan.
Indonesia Ingin Material Lokal Tetap Dipakai
Kekhawatiran lain yang biasanya muncul dalam proyek investasi asing adalah material.
Apakah semen didatangkan dari China?
Bajanya dari China?
Pintunya dari China?
Sampai pekerjanya juga dari China?
Pemerintah mencoba mengantisipasi pertanyaan tersebut sejak awal.
Maruarar menegaskan produk Indonesia yang memenuhi kualifikasi akan didahulukan.
Prinsip yang sama disebut berlaku bagi tenaga kerja.
Pendekatan ini penting karena pembangunan perumahan mempunyai multiplier effect yang besar.
Ketika satu rusun dibangun, uangnya tidak berhenti di beton.
Ada semen.
Besi.
Keramik.
Kaca.
Pintu.
Sanitasi.
Kabel.
Cat.
Furniture.
Jasa konstruksi.
Transportasi.
Sampai tenaga kerja.
Kalau sebagian besar rantai tersebut menggunakan produk dan pekerja domestik, investasi perumahan bisa ikut menggerakkan industri Indonesia.
Kalau hampir semuanya diimpor, efek ekonominya tentu berbeda.
Transfer Teknologi Bisa Jadi Bagian Paling Berharga
Dalam jangka panjang, mungkin bukan gedungnya yang paling berharga.
Melainkan teknologi yang ditinggalkan.
Bayangkan Indonesia mendapatkan teknologi konstruksi yang memungkinkan rusun dibangun lebih cepat, lebih presisi, lebih aman, dan dengan biaya lebih efisien.
Teknologi itu kemudian dikuasai kontraktor dan pekerja Indonesia.
Setelah proyek bersama China selesai, pengetahuannya tetap ada.
Inilah esensi transfer teknologi yang ideal.
Indonesia bukan hanya menjadi pasar.
Indonesia ikut belajar memproduksi.
Karena kalau setiap proyek berikutnya tetap membutuhkan teknologi, material, dan tenaga ahli dari luar negeri, transfer teknologinya belum benar-benar terjadi.
Itulah mengapa detail perjanjian nantinya penting.
Rusun Murah Tidak Boleh Berarti Rusun Asal Jadi
Ada satu jebakan besar dalam program perumahan massal.
Mengejar jumlah.
Bayangkan targetnya jutaan rumah.
Tekanan untuk membangun cepat pasti tinggi.
Tetapi rumah berbeda dengan barang konsumsi yang dipakai sebentar lalu dibuang.
Bangunan akan ditempati puluhan tahun.
Kesalahan konstruksi hari ini bisa menjadi masalah struktural bertahun-tahun kemudian.
Karena itu teknologi pembangunan cepat tetap harus memenuhi standar keselamatan Indonesia.
Apalagi Indonesia merupakan negara yang mempunyai risiko gempa cukup tinggi.
Struktur bangunan bertingkat harus mempertimbangkan kondisi tersebut.
Selain itu ada ventilasi.
Pencahayaan.
Proteksi kebakaran.
Evakuasi.
Ketersediaan air.
Pengolahan limbah.
Lift.
Area publik.
Sampai biaya pemeliharaan.
Rusun murah saat dibeli tetapi mahal dirawat bisa menjadi persoalan baru.
Pemerintah Juga Sedang Membuat Rusun Subsidi Lebih Menarik
Kerja sama dengan China muncul ketika pemerintah memang sedang mengubah kebijakan rusun subsidi.
Pada Juni 2026, pemerintah menetapkan beberapa perubahan untuk meningkatkan daya tarik hunian vertikal bersubsidi.
Kementerian PKP menyebut luas bangunan rusun subsidi berada pada kisaran 21 hingga 45 meter persegi.
Tenor pembiayaan dapat mencapai 30 tahun.
Suku bunganya ditetapkan 6 persen.
Harga jual per meter persegi juga disesuaikan berdasarkan wilayah.
Pemerintah bahkan membahas berbagai insentif agar masyarakat lebih tertarik membeli rusun.
Masalahnya selama ini cukup klasik.
Banyak orang Indonesia masih mempunyai impian rumah berupa rumah tapak.
Ada tanah.
Ada halaman.
Kalau memungkinkan, ada garasi.
Rusun membutuhkan perubahan cara pandang.
Khususnya di kota padat, tinggal vertikal mungkin bukan lagi alternatif, melainkan keniscayaan.
Belajar dari Negara Lain Tidak Berarti Menyalin Mentah-Mentah
China memang mempunyai pengalaman luar biasa dalam pembangunan hunian skala besar.
Tetapi kondisi Indonesia berbeda.
Budaya tinggalnya berbeda.
Iklimnya berbeda.
Struktur keluarganya berbeda.
Kondisi tanah berbeda.
Regulasi berbeda.
Risiko bencana juga berbeda.
Karena itu teknologi China tidak bisa sekadar copy-paste.
Misalnya desain bangunan untuk wilayah dengan musim dingin tentu mempunyai pertimbangan berbeda dengan apartemen di Jakarta yang panas dan lembap sepanjang tahun.
Ventilasi alami menjadi penting.
Perlindungan terhadap hujan tropis penting.
Efisiensi pendinginan juga penting.
Begitu pula perilaku penghuni.
Teknologi harus diadaptasikan dengan kehidupan masyarakat Indonesia.
Tantangan Besarnya Bukan Cuma Membangun
Ada sebuah kalimat yang terdengar sederhana:
“Kita bangun rusun.”
Tetapi pekerjaan sebenarnya baru dimulai setelah bangunan berdiri.
Siapa yang mengelola?
Siapa membayar maintenance?
Bagaimana kalau lift rusak?
Bagaimana kebersihan area bersama?
Siapa memperbaiki pompa?
Bagaimana keamanan?
Bagaimana biaya listrik fasilitas umum?
Hunian vertikal membutuhkan sistem pengelolaan yang jauh lebih kompleks dibandingkan rumah tapak individual.
Pemerintah bahkan melihat Rusun Cinta Kasih Tzu Chi di Cengkareng sebagai salah satu contoh model kolaborasi pengelolaan hunian vertikal yang bisa dipelajari.
Artinya, proyek rusun Indonesia-China nantinya tidak cukup dinilai dari seberapa cepat tower selesai.
Kualitas pengelolaan setelah dihuni sama pentingnya.
Jangan Sampai Rusun Jauh dari Tempat Kerja
Ada pula masalah urban planning.
Hunian murah idealnya dekat dengan sumber pekerjaan atau transportasi publik.
Kalau seorang pekerja mendapat rusun terjangkau tetapi harus bepergian dua jam setiap pagi menuju kantor, kualitas hidupnya belum tentu meningkat.
Biaya transportasi naik.
Waktu bersama keluarga berkurang.
Kemacetan bertambah.
Karena itu konsep transit-oriented development atau TOD menarik untuk dikombinasikan dengan pembangunan rusun.
Hunian padat ditempatkan dekat stasiun kereta, MRT, LRT, atau transportasi massal lainnya.
Orang tinggal dekat transportasi.
Mobil pribadi tidak menjadi keharusan.
Tanah digunakan secara efisien.
Kalau Indonesia ingin belajar dari pengalaman pembangunan kota besar dunia, hubungan antara rusun dan transportasi tidak boleh dipisahkan.
Apakah China Akan Menguasai Proyek Perumahan Indonesia?
Belum ada dasar untuk menyimpulkan seperti itu dari informasi yang tersedia sekarang.
Yang sudah diumumkan pemerintah adalah penjajakan kerja sama, pembentukan tim bersama, survei lahan, pembahasan teknologi, regulasi, investasi, dan skema pelaksanaan.
Detail proyek final belum tersedia.
Karena itu narasi bahwa China sudah memperoleh seluruh proyek rusun Indonesia juga terlalu jauh.
Begitu pula klaim sebaliknya bahwa proyek ini pasti sepenuhnya dikerjakan perusahaan lokal.
Belum ada dasar untuk memastikan keduanya.
Kita harus menunggu struktur proyek konkret.
Siapa investornya.
Siapa kontraktornya.
Dari mana pembiayaannya.
Di mana lokasinya.
Berapa unitnya.
Bagaimana kepemilikannya.
Baru setelah informasi tersebut diumumkan, kerja sama ini dapat dianalisis lebih jauh.
Akhir September 2026 Jadi Tahap yang Layak Dipantau
Tim Indonesia-China mempunyai pekerjaan rumah dalam waktu relatif singkat.
Kementerian PKP mengatakan hasil kerja awal tim akan dilaporkan kepada Menteri PKP dan Duta Besar Tiongkok pada akhir September 2026.
Artinya, beberapa minggu ke depan bisa memberikan jawaban terhadap sejumlah pertanyaan yang sekarang masih terbuka.
Lokasinya mungkin mulai mengerucut.
Skema pembangunan bisa semakin jelas.
Model investasinya mungkin mulai terlihat.
Teknologi yang akan digunakan juga dapat dibahas lebih konkret.
Sampai titik itu tiba, status yang paling tepat adalah: Indonesia dan China sedang mempersiapkan kerja sama pembangunan rusun, bukan sudah memulai konstruksi proyek final.
Perbedaannya penting.
Ketika Indonesia Mulai Serius Tinggal Vertikal
Pada akhirnya, cerita Indonesia-China bangun rusun sebenarnya jauh lebih besar daripada hubungan dua negara.
Ini adalah cerita mengenai masa depan kota-kota Indonesia.
Penduduk bertambah.
Urbanisasi terus terjadi.
Tanah tidak ikut bertambah.
Di Jakarta dan kota-kota penyangganya, mencari tanah murah semakin sulit.
Hal serupa mulai terjadi di kota besar lainnya.
Pilihan kita akhirnya sederhana secara matematis.
Terus melebar semakin jauh dari pusat kota atau mulai membangun ke atas.
Rusun menawarkan jawaban kedua.
China masuk ke cerita ini karena mempunyai pengalaman, teknologi, dan modal yang dapat membantu mempercepat pembangunan.
Indonesia membawa kebutuhan pasar yang sangat besar sekaligus Program 3 Juta Rumah yang ambisius.
Kalau kerja sama berjalan sesuai rencana, teknologi konstruksi bisa masuk, investasi bisa bergerak, material lokal bisa terserap, dan pekerja Indonesia berpotensi mendapat kesempatan.
Tetapi pekerjaan terbesarnya justru memastikan satu hal:
jangan sampai target “cepat dan murah” mengalahkan “layak dan aman”.
Karena rumah bukan hanya angka dalam laporan target pemerintah.
Di balik satu unit terdapat keluarga yang mungkin tinggal di sana selama puluhan tahun.
Maka keberhasilan kerja sama Indonesia-China nanti tidak cukup diukur dari berapa tower yang berhasil berdiri.
Ukurannya adalah apakah orang biasa benar-benar mampu tinggal di sana, apakah bangunannya berkualitas, apakah lokasinya masuk akal, dan apakah kehidupan penghuninya menjadi lebih baik.
Kalau semua itu tercapai, transfer teknologi pembangunan rusun dari China bisa menjadi salah satu bagian penting dari transformasi perumahan perkotaan Indonesia.
Kalau tidak, kita hanya akan mempunyai lebih banyak gedung tinggi.
Dan dua hal itu jelas bukan sesuatu yang sama.
Referensi
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, “Kementerian PKP dan Tiongkok Siap Perkuat Kerja Sama Teknologi Perumahan”, September 2026.
https://jdih.pkp.go.id/berita/pkp-kementerian-pkp-dan-tiongkok-siap-perkuat-kerja-sama-teknologi-perumahan
ANTARA, “Kementerian PKP dan Tiongkok perkuat kerja sama teknologi perumahan”, September 2026.
https://www.antaranews.com/berita/5735844/kementerian-pkp-dan-tiongkok-perkuat-kerja-sama-teknologi-perumahan
ANTARA, “Indonesia-China jajaki peluang kerja sama di sektor perumahan”, Juli 2026.
https://www.antaranews.com/berita/5671561/indonesiachina-jajaki-peluang-kerja-sama-di-sektor-perumahan
Bisnis.com, “RI Gandeng Cina Kembangkan Teknologi Rusun untuk Program 3 Juta Rumah”, 10 September 2026.
https://ekonomi.bisnis.com/read/20260910/47/2003013/ri-gandeng-cina-kembangkan-teknologi-rusun-untuk-program-3-juta-rumah
DetikProperti, “RI-China Bentuk Tim Khusus buat Bangun Rusun di Indonesia”, September 2026.
https://www.detik.com/properti/berita/d-8655803/ri-china-bentuk-tim-khusus-buat-bangun-rusun-di-indonesia
DetikProperti, “Proyek Rusun China di RI Bukan Cuma soal Hunian Murah, Ini Rencana Besarnya!”, September 2026.
https://www.detik.com/properti/berita/d-8656196/proyek-rusun-china-di-ri-bukan-cuma-soal-hunian-murah-ini-rencana-besarnya
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, kebijakan pembiayaan rusun subsidi, Juni 2026.
https://pkp.go.id/berita/detail/setujui-tenor-kpr-flpp-hingga-40-tahun-pemerintah-pertahankan-suku-bunga-rumah-subsidi-5-persen-dan-rusun-subsidi-6-persen
ANTARA, “Realisasi program 3 Juta Rumah capai 324.213 unit hingga Juni 2026”.
https://www.antaranews.com/berita/5610987/realisasi-program-3-juta-rumah-capai-324213-unit-hingga-juni-2026
About the Author
